JAKARTA, Humas BPK - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna berpartisipasi sebagai pembicara dalam Joint session of the 2022 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum and the Indonesian G20 Presidency, yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis, 31 Maret 2022.
Bersama Member of European Court of Auditors, Joëlle Elvinger, Former Commissioner of the Korean Board of Audit and Inspection and Professor at the Department of Public Administration at Ewha Womans University, Minah Kang, Deputy Director of UK Government Internal Audit Agency, Jo Rowley, dan Director of Division for Treaty Affairs, UNODC, John Brandolino. Ketua BPK menjadi pembicara dalam sesi "Protecting the integrity of public finances amid a pandemic: Taking stock of the effectiveness of external and internal audit".
Sesi dibuka dengan sambutan dari Deputy Secretary General of OECD, Jeffrey Schalegenhauf, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar. Keduanya mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pembicara dalam joint forum ini mengingat pentingnya peranan badan pemeriksa dan fungsi audit internal dalam memerangi kecurangan dan korupsi di sektor publik. Diperkirakan selama pandemic COVID-19, telah terjadi kecurangan milyaran dollar di beberapa negara G20.
Pada sesi ini, Ketua BPK menyatakan bahwa dalam merespon pandemik, badan pemeriksa negara-negara G20 telah melaksanakan multi-years strategi untuk audit kinerja maupun audit tematik terkait respon pemerintah dalam mengatasi pandemi dan perbaikan ekonomi. Di Indonesia sendiri, BPK memegang peranan penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dalam mitigasi pandemic COVID-19. BPK telah mengantisipasi resiko yang mungkin muncul pada masa pandemic, dimana krisis mungkin saja menciptakan kesempatan untuk melakukan korupsi dan kecurangan serta penyalahgunaan kekuasaan yang memanfaatkan keadaan emergensi dan cela dalam peraturan.
Selain itu, Ketua BPK juga menekankan bahwa mencegah korupsi jauh lebih baik dari pada mendeteksinya. Badan pemeriksa dalam memerangi korupsi haruslah dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari meningkatkan public awareness mengenai korupsi dan kecurangan lainnya melalui public disclosure laporan audit hingga memperbaiki metode dan tools untuk memerangi korupsi.
Sebagai penutup, Ketua BPK menjelaskan bahwa dari perspektif SAI-SAI Negara G20, untuk mengatasi krisis di masa mendatang, SAI telah melaksanakan kolaborasi dengan multi stakeholders, menyusun strategic foresight, mengadopsi teknologi baru dan inovasi digital, mengidentifikasi resiko ekonomi yang muncul, dan memantau temuan audit, akar permasalahan dan rekomendasinya.
Partisipasi Ketua BPK mewakili SAI20 dalam joint session tersebut merupakan wujud kontribusi kolaborasi dengan berbagai stakeholders dalam upaya untuk mencegah korupsi.
